SOAL PKN KELAS 9 SEMESTER 1 2014

INILAH SOAL PKN KELAS 9 SEMESTER 1 2014

1.Istilah negara dalam bahasa Sansekerta adalah ........

a.Staat

b.Nagari/ Nagara

c.State

d.Etat

Unsur negara yang bersifat konstitutif adalah ....... a.rakyat,wilayah, pemerintah yang berdaulat b.pengakuan de facto dan de jure c.rakyat, pemerintah yang berdaulat d.pengakuan defacto dan pemerintahan yang berdaulat Unsur deklaratif dalam mendirikan negara adalah ......... a.rakyat b.pengakuan dari negara lain c.pemerintah yang berdaulat d.daerah

Tujuan negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia.Pendapat tersebut dikemukakan oleh ........ a.Dante Alighieri b.Niccolo Machiavelli c.Immanuel Kant d.Shang Yang Dibawah ini yang bukan merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah ....... a.mencerdaskan kehidupan bangsa b.memajukan kesejahteraan umum c.melindungi segenap bangsa Indonesia d.melaksanakan ketertiban dunia

Fungsi minimal yang harus dimiliki suatu negara adalah ......... a.menjaga keamanan dan ketertiban b.pertahanan c.menegakkan keadilan d.semua benar

Bela negara tidak hanya menyangkut pertahanan negara dari ancaman maupun serangan melainkan upaya warga negara untuk ....... a.memberikan pelatihan kemiliteran kepada semua warga b.mempertahankan dari agresi negara lain c.memajukan bangsa dari segala bidang d.mempertahankan dan memajukan bangsa dari segala bidang

Kemerdekaan yang kita capai dengan segala pengorbanan, menuntut kita agar ........ a.memelihara persatuan dan kesatuan bangsa b.waspada terhadap bangsa lain yang datang ke Indonesia c.memberantas segala bentuk penyelewengan d.berhati-hati dalam memilih pemimpin bangsa Bela negara merupakan wujud kecintaan warga negara Republik Indonesia didalam menanggulangi ....... a.bencana yang menimpa dalam negeri b.bebagai kehidupan yang tidak baik c.berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar secara langsung maupun tidak langsung d.musuh yang datang

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dimuat dalam Pasal ...... a.26 Ayat (1) UUD 1945 b.27 Ayat (3) UUD 1945 c.30 Ayat (2) UUD 1945 d.30 Ayat (3) UUd 1945

Pertahanan negara yang diselenggarakan oleh komponen utama,komponen cadangan ,komponen pendukung,serta memiliki sifat kerakyatan,kesemestaan, dan kewilayahan. Merupakan pengertian ....... a.Polisi b.TNI c.Wajib militer d.SISHANKAMRATA

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diwujudkan dalam bentuk, kecuali ........... a.pendidikan kewarganegaraan b.pelatihan dasar kepemimpinan c.pengabdian sesuai profesi d.pengabdian kepada negara

Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai membahayakan kedaulatan negara, disebut ancaman ....... a.militer b.non militer c.sosial d.non sosial

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai ...... a.komponen pendukung b.komponen utama c.penjaga perdamaian d.komponen cadangan

Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri yang ..... a.merdeka b.bebas c.aktif d.bebas dan aktif Semangat patriotisme dalam era globalisasi dewasa ini adalah ........ a.mempertahankan tradisi yang hampir punah b.menyaring pengaruh budaya asing c.menolak semua pengaruh budaya asing d.mengikuti pola hidup orang barat

Perbuatan yang harus dilakukan dalam mengisi kemerdekaan adalah ....... a.membangun negara baik materiil maupun spiritual b.lebih mementingkan pembangunan mental  bangsa c.menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas d.mempertahankan kemerdekaan dengan menjadi anggota ABRI Perbuatan siswa yang tidak mencerminkan upaya bela negara adalah ........ a.mengikuti tawuran sebagai wujud kesetiakawanan b.belajar dengan tekun c.aktif dalam kegiatan siswa d.aktif dalam kegiatan kepemudaan

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adalah pengertian dari ........  a.otonomi daerah b.daerah otonom c.desentralisasi d.provinsi/ kabupaten/ kota Otonomi daerah merupakan penerapan prinsip desentralisasi.Otonomi pada hakekatnya mengandung pokok pengertian ......... a.kedaulatan b.kebersamaan c.kebebasan d.kesetaraan

Undang-Undang yang mengatur tentang otonomi daerah  adalah ....... a.UU No.22 Tahun 1999 b.UU No.32 Tahun 2004 c.UU No.33 Tahun 2004 d.UU No.22 Tahun 198 Dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat (1) mengatur tentang pemerintah daerah otonom sebagai berikut ...... a.NKRI dibagi atas daerah provinsi dan kabupaten b.NKRI dibagi atas provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota serta desa c.NKRI dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota d.NKRI dibagi atas daerah provinsi dan kota

Secara teoritis tujuan kebijakan otonomi daerah adalah untuk ...... a.memperkaya daerah b.mempertinggi egois daerah c.mensejahterakan masyarakat d.meningkatkan PAD Diantara tujuan pemberian otonomi adalah .......... a.peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik b.peningkatan mutu layanan kepada pemerintah pusat c.peningkatan mutu layanan kepada masyarakat luas d.memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi

Salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah ........ a.pemerataan b.kesamaan c.keselarasan d.partisipasi Pembentukan daerah otonom didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, kecuali ......... a.kemampuan ekonomi b.potensi daerah c.jumlah penduduk d.bekas daerah konflik Yang tidak termasuk faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah ........ a.manusia b.keuangan c.organisasi d.instruksi

Dampak positif dari otonomi daerah adalah ......... a.memunculkan sentimen daerah b.sikap sukuisme c.sikap diskriminasi suku d.pembangunan fasilitas meningkat Yang bukan dampak negatif dari otonomi daerah ........ a.meningkatnya kriminalitas b.sikap egosentris c.kesejahteraan masyarakat meningkat d.meningkatnya KKN

Dibawah ini bukan kewenangan pemerintah daerah, kecuali .......... a.politik luar negeri b.pertahanan keamanan c.pemilikan keamanan d.moneter Dibawah ini yang menjadi urusan pemerintah pusat dalam urusan politik luar negeri adalah .......... a.mengangkat pejabat diplomatik b.mendirikan angkatan bersenjata c.kebijakan keamanan d.kebijakan kehakiman

Pelaksanaan otonomi daerah akan dapat berjalan dengan lancar apabila ada partisipasi dari ......... a.pemerintah daerah b.seluruh anggota masyarakat c.DPRD d.pemerintah pusat

Proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak kepada masyarakat luas dinamakan ........... a.ketetapan politik b.kebijakan publik c.perumusan kebijakan d.pelaksanaan kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah hal tersebut dilakukan dalam proses pembuatan kebijakan yaitu dalam tahap .......... a.penyusunan agenda b.formulasi kebijakan c.adaptasi kebijakan d.implementasi kebijakan

Setiap merumuskan kebijakan publik sebaiknya .......... a.kita ikut menentukan kebijakan itu b.masyarakat tidak perlu terlibat didalamnya c.melibatkan pejabat saja d.masyarakat dimintai masukannya agar kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan baik

Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk ........ a.kewibawaan pemerintah b.kesejahteraan bangsa c.harga diri negara d.kelengkapan bernegara

Apabila pemerintah daerah membuat kebijakan diluar wewenangnya , maka akan terjadi ......... a.kesenjangan sosial dan pertikaian masyarakat b.demonstrasi masyarakat dan tindakan anarkis c.kepastian hukum dan ketertiban masyarakat d.ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban masyarakat Kebijakan publik dibuat melalui pertimbangan yang matang karena ........ a.mendapat dukungan dari rakyat b.menyangkut kepentingan rakyat banyak c.zaman menuntut demikian d.yang membuat adalah orang-orang yang bertanggung jawab Kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah perlu dilakukan agar ........ a.masyarakat punya rencana b.masyarakat tampak cerdas c.tidak terjadi penyimpangan kekuasaan d.terkesan sebagai bangsa yang demokratis

Salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik didaerah adalah ....... a.menyampaikan aspirasi melalui DPRD b.melakukan unjuk rasa agar pemerintah daerah mau memperhatikan aspirasinya c.menolak setiap peraturan didaerah d.menentang jika tidak sesuai dengan kepentingannya