Rangkuman PPKN Kelas 8 Bab 3 Kurikulum Merdeka " Memaknai Peraturan Perundang-Undangan"

 BAB 3

Rangkuman PPKN Kelas 8 Bab 3 Kurikulum Merdeka berfokus pada "

Memaknai Peraturan Perundang-Undangan". Materi ini membahas Indonesia sebagai negara hukum, jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011, serta proses penyusunan peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. 

Makna Indonesia sebagai Negara Hukum

• Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
• Artinya, seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. 

• 
  

Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

• Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
• Urutan peraturan tertinggi hingga terendah:
  • UUD NRI Tahun 1945
  • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
  • Undang-Undang (UU)
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
  • Peraturan Pemerintah (PP)
  • Peraturan Presiden (Perpres)
  • Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

• • 
    

Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

• Peraturan dibuat melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
• Proses penyusunan melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat pusat (DPR, Presiden) hingga tingkat daerah (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota).
• Proses ini juga mencakup pengesahan dan pemberlakuan peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.